Pidie Jaya:gurahobline.com– Sejumlah pegawai di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mengeluhkan karena keterlambatan pencairan Tunjangan Kerja Pegawai (TPP) selama dua bulan terakhir, yakni untuk September dan Oktober 2024. Keluhan tersebut disampaikan para pegawai di Pidie Jaya.
Pada tahun sebelumnya, pencairan TPP berlangsung lancar selama 12 bulan tanpa kendala. Namun, situasi berbeda terjadi tahun ini, yang membuat para pegawai merasa kecewa dan khawatir terhadap kebutuhan mereka sehari-hari.
“Tahun 2023 lalu Tukin (tunjangan kinerja) kami aman-aman saja, tapi tahun ini sudah dua bulan belum cair. Kami berharap pemerintah segera mencairkan karena kami sangat membutuhkan,” keluh salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, kepada gurahoblineine.com, Rabu (13/11/2024).
Ia menjelaskan, tunjangan kerja menjadi penopang utama kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak.
“Rasanya berat jika Tukin tidak cair. Kami hanya bisa berharap ada solusi segera, sebab Gaji Pokok kebanyakan dari kami para ASN, sebagiannya menyetor ke Bank, lantaran telah lebih dulu meminjam dari bank. Misalnya untuk buat rumah dan beli mobil. Sedangkan untuk biaya rumah tangga, termasuk keperluan anak kami yang sekolah, hanya berharap dari Tukin,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya,Teuku Muslim, membenarkan bahwa tunjangan kerja pegawai belum dibayarkan selama dua bulan terakhir.
Menurutnya, keterlambatan ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk pencairan.
“Tahun 2024 ini TPP hanya dianggarkan untuk 10 bulan. Delapan bulan sudah dibayarkan, sementara dua bulan terakhir belum cair karena belum ada dana,” jelasnya.
Teuku Muslim juga menyebutkan bahwa bukan hanya TPP pegawai pemerintahan saja yang belum dibayarkan, tetapi juga gaji perangkat desa mengalami keterlambatan serupa.
“Biasanya, TPP untuk pegawai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, saat ini anggaran belum tersedia,” ujarnya.
Teuku Muslim merinci, setiap bulan diperlukan anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk membayar TPP pegawai pemerintahan. Ia menegaskan bahwa dua bulan TPP yang tertunda akan dibayarkan segera setelah ada alokasi anggaran.
“Kalau nanti anggaran sudah tersedia, sisa dua bulan TPP ini pasti akan segera dibayarkan,” tegasnya.
Situasi ini mencerminkan tantangan pengelolaan anggaran daerah yang mempengaruhi kesejahteraan para pegawai, yang berharap adanya solusi cepat dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
